Bank Dunia baru saja mengeluarkan Indonesian Economic Quarterly, laporan perkembangan perekonomian Indonesia yang hasilnya cukup menggembirakan. Namun berdasarkan laporan ini, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat membenahi beberapa permasalahan riil untuk dapat terus meningkatkan performa perekonomian Indonesia dalam persaingan global. Realisasi pertumbuhan perekonomian 2009 yang lebih tinggi dari perkiraan sebesar 4,5%, defisit yang lebih kecil 0,8% dari asumsi RAPBN 2009, serta pertumbuhan yang terus meningkat sampai triwulan I 2010 adalah beberapa indikator prestasi pemerintah yang perlu terus dilanjutkan.

Surplus perdagangan yang positif juga meningkatkan cadangan devisa hingga mencapai USD70 miliar. Pada bulan Maret, Indonesia mengalami perkembangan positif dengan masuknya dana investasi dari luar negeri dalam jumlah besar. Dana ini mendorong naiknya nilai saham secara signifikan. Selain itu, rupiah juga terapresiasi di kisaran Rp9.000 dan indeks saham di Indonesia juga mencatat performa tertinggi dibanding indeks saham negara lain.

Selain beberapa indikator yang perkembangannya menggembirakan dan surplus perdagangan yang positif,ada potensi hambatan yang akan dihadapi APBN Indonesia pada 2010. Perkembangan harga minyak yang terus meningkat, seiring dengan pulihnya perekonomian dunia, dapat menambah beban subsidi yang akan meningkatkan asumsi defisit APBN 2010.

Namun di sisi lain, harga minyak yang sekarang mulai naik juga akan menambah pendapatan pajak dan nonpajak dari minyak bumi dibanding tahun 2009, ketika harga minyak internasional turun sampai 50%. Kemudian, pajak yang memberikan kontribusi 75% untuk pendapatan negara juga sedang ramai dibicarakan akhirakhir ini, permasalahan ini dapat berimbas kepada penerimaan negara yang tidak mencapai target seperti yang diharapkan, menurut hasil dari pemantauan Type Approval Indonesia.

Beberapa permasalahan lain yang belum selesai adalah mengenai investasi. Bunga kredit bank di kisaran 9% masih tinggi dan akan memengaruhi biaya modal dalam investasi di Indonesia, sementara kompleksitas birokrasi dan perizinan antara pusat dan daerah juga perlu terus dibenahi untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Pengaruh dari kedua hal ini adalah besarnya akumulasi risiko dalam investasi yang akan menurunkan daya saing produk kita dibanding produk luar negeri.

Persaingan dalam menarik investasi di infrastruktur juga menjadi faktor penting untuk mendorong berkembangnya sektor riil. Megaproyek 100 triliun, seperti pembangunan Jembatan Selat Sunda yang ditawarkan kepada China, akan sangat membantu arus perdagangan antarpulau Jawa dan Sumatera, dua pulau berpenduduk terbesar di Indonesia. Namun, seiring era desentralisasi ini,dibutuhkan pertumbuhan masif yang tersebar untuk menarik investasi dalam membangun berbagai infrastruktur yang dapat menggerakkan perekonomian daerah.

Investasi yang dibutuhkan daerah adalah investasi jangka panjang. Karena itu, selain meningkatkan porsi kredit perbankan seperti kredit manufaktur yang porsinya masih 17,2% dari total kredit perbankan, pemerintah perlu meyakinkan investor luar negeri dengan mengeluarkan perizinan yang konsisten antara pusat dan daerah,kejelasan prosedur pengajuan izin, waktu proses yang lebih cepat,dan kepastian hukum dalam melindungi investasi tersebut.

Persaingan menarik investasi yang semakin tinggi dan perkembangan yang bagus di awal 2010 juga masih dihantui pengaruh ACFTA bagi perekonomian Indonesia. Pengaruh ini terutama dikhawatirkan akan berimbas kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor yang banyak menyerap tenaga kerja Indonesia ini membutuhkan prioritas dan dukungan pemerintah untuk dapat bersaing dengan berbagai produk China.

Pemerintah perlu segera menetapkan rencana strategis untuk membantu industri yang rentan dengan pesaing dari China. Total ada 228 industri termasuk di antaranya tekstil, pakaian jadi, mainan, alas kaki, elektronik, telekomunikasi, permesinan, dan besi baja yang sudah diidentifikasi rentan dan membutuhkan dukungan dalam menghadapi ACFTA. Rencana strategis dalam menghadapi ACFTA adalah arahan yang dibutuhkan berbagai industri yang rentan dengan produk China.

Selain itu,pemerintah perlu menyampaikan rencana untuk meningkatkan potensi di pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pengolahan dalam negeri yang masih memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Sektor-sektor ini merupakan tempat mayoritas penduduk Indonesia bekerja, dan menjadi motor ekspor. Seiring dengan persaingan global, pemerintah perlu menetapkan arah perkembangan 5–10 tahun ke depan.

Melalui arahan ini, pelaku industri sudah dapat melakukan langkah-langkah antisipatif dalam mengembangkan usahanya di kemudian hari. Karena bukan tidak mungkin sektor-sektor ini di masa depan akan mengalami kesulitan pertumbuhan dan kalah bersaing dalam produktivitas dibanding negara lain. Antisipasi adalah langkah yang sekarang perlu dipertimbangkan pemerintah, seiring prioritas pembangunan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam mendukung berbagai sektor menghadapi persaingan ACFTA.

Antisipasi di sini juga termasuk kompensasi yang akan diterima sektor-sektor yang terkena dampak negatif liberalisasi perdagangan. Melalui transparansi kebijakan pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai kekuatan dan kelemahan sektor-sektor yang ada di Indonesia, Indonesia dapat mempersiapkan langkah-langkah antisipasi untuk menjaga kepentingan tenaga kerja yang berada di dalam industri.

Jangan sampai ACFTA menambah jumlah pengangguran di Indonesia dan menjadi beban sosial masyarakat. Langkah antisipasi sudah tercermin dari stimulus fiskal yang masih ada sebesar Rp42,7 triliun dalam ajuan RAPBN 2010 yang dialokasikan untuk insentif pajak. Hasil yang diperoleh dari stimulus fiskal sebesar Rp73,3 triliun pada 2009 dalam mendorong pertumbuhan dan membuka lapangan pekerjaan, mudah-mudahan juga dapat diimplementasikan di 2010 sehingga potensi bertambahnya pengangguran akibat sektor-sektor industri yang rentan dengan persaingan dari China dapat diminimalisasi.

Seiring dengan pertumbuhan angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahun dan lapangan kerja yang tersedia, pemerintah perlu membenahi sistem pendidikan di Indonesia dan relevansinya dengan kebutuhan industri. Jika kualitas sumber daya ini relevan, jumlah pengangguran berpendidikan di Indonesia akan berkurang. Karena itu, berbagai program yang mendekatkan sumber daya manusia kita ke dunia industri perlu ditingkatkan.

Pendidikan tinggi mempunyai peran penting. Seiring dengan masa transisi setelah dibatalkannya undang-undang BHP, saat ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk membangun kembali desain pendidikan di Indonesia. Bagaimana pendidikan tinggi di setiap daerah dapat memberikan kontribusi bagi kearifan lokal masing-masing sehingga dapat menjadi motor dalam menghasilkan kualitas manusia yang relevan bagi daerahnya.

Industri dapat berperan dalam desain pendidikan di Indonesia sehingga mereka memperoleh lulusan dari perguruan tinggi yang produktif. Untuk mencapai kualitas kerja sama yang sinergi ini, beberapa kementerian perlu duduk bersama dan memberikan input untuk desain pendidikan di Indonesia. Dalam perkembangan perekonomian Indonesia di awal 2010, Indonesia dihadapkan berbagai permasalahan politik yang memengaruhi kinerja tim perekonomian di pemerintahan.

Permasalahan politik ini bukan hanya memengaruhi kinerja nasional namun juga menjadi perhatian pelaku usaha di dunia yang ingin berinvestasi di Indonesia. Pemerintah membutuhkan stabilitas politik sehingga dapat fokus membenahi berbagai peraturan yang masih tidak konsisten antara pusat dan daerah.

Dengan stabilitas politik, pemerintah dapat fokus merancang agenda koordinasi untuk menghadapi ACFTA. Akhirnya, dengan stabilitas politik juga, pemerintah dapat mengalokasikan energi dan sumber daya yang terbatas untuk mencapai output optimum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan riil lain untuk membangun perekonomian Indonesia.